Perencanaan Pendidikan (Pengembangan Sumber Daya Manusia)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah disempurnakan
melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lebih
dikenal dengan Otonomi Daerah, merupakan suatu peluang emas bagi daerah untuk
mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya alam, sumber
daya manusia dan teknologi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Pengelolaan sumber daya-sumber daya tersebut juga harus profesional dan
akuntabel di samping untuk kesejahteraan masyarakat juga menjawab tantangan
globalisasi yang melanda seluruh masyarakat, bangsa dan negara di dunia ini.
Globalisasi menuntut daya saing yang pada hakekatnya kualitas seluruh produk
atau jasa. Oleh karena itu tentunya diperlukan sumber daya manusia yang
berkualitas pula, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang cukup
untuk menggerakan seluruh sumber daya wilayah yang ada (Nachroni dan Suhandojo
dalam Muchdie, 2001).
Peran SDM berkualitas sangat strategis dalam pembangunan / pengembangan wilayah,
di samping sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan / pengembangan
wilayah tersebut. SDM berkualitas merupakan faktor yang menentukan maju tidaknya
suatu daerah (Sinar Pagi, 17 - 23 Januari 2007), karena dibekali dengan
pengetahuan dan menurut Nonaka (dalam Winardi, 2005 : 12) bahwa :
Satu-satunya sumber yang dapat diandalkan bagi tercapainya keunggulan kompetitif
yaitu pengetahuan.
Dalam konteks SDM berkualitas, kebijakan pembangunan nasional bidang
kependudukan tidak terpisahkan dengan kebijakan pembangunan bidang pendidikan.
Pada hakekatnya SDM adalah penduduk dan untuk mencapai SDM berkualitas melalui
proses pendidikan. Pembangunan kependudukan dihadapkan pada tantangan yang makin
berat, baik dalam hal jumlah, kualitas, maupun persebarannya. Jawa Tengah
diproyeksikan mencapai 32,45 juta jiwa pada tahun 2010 (Suara Merdeka, 13 - 3 -
2007). Jumlah penduduk yang relatif besar seharusnya bisa sebagai asset
pembangunan tetapi karena tidak diimbangi dengan kualitas dapat menjadi
sebaliknya, yaitu beban pembangunan.

1.2 Permasalahan
Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Jawa Tengah
dengan jumlah penduduk sebesar 1.379.180 jiwa (sensus penduduk tahun 2000)
dengan laju pertumbuhan penduduk 1,2 % / tahun, diproyeksikan tahun 2011
berjumlah 1.538.546 jiwa.
Penduduk Kabupaten Tegal yang relatif besar tersebut tidak merata penyebarannya,
berbeda tingkat kepadatannya (bila ditinjau aspek kependudukannya), dan bila
ditinjau dari tingkat pendidikan berbeda pula, yaitu mulai dari tingkat SD
sampai Perguruan Tinggi. Hal tersebut memerlukan perencanaan pembangunan
Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan
kependudukan dengan kebijakan pembangunan pendidikan.

1.3 Perumusan Masalah
Dari uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk menganalisa lebih jauh dan
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
"Bagaimana perencanaan pendidikan agar terintegrasi dengan pembangunan bidang
kependudukan untuk mewujudkan SDM berkualitas di Kabupaten Tegal ?"

1.4 Tujuan dan Sasaran
1.4.1 Tujuan
Mengidentifikasi kependudukan kabupaten Tegal ditinjau aspek kuantitas maupun
kualitas.

1.4.2 Sasaran
a. Mengidentifikasi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan persebarannya.
b. Mengidentifikasi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah
pengangguran menurut pendidikan.

1.5 Kajian Teori
Agar diperoleh persamaan persepsi, maka penulis menyampaikan kajian teori dari
berbagai sumber / literatur, yaitu :
a. Handoko, Hani, Manajemen, 1991
Perencanaan adalah :
1) Pemilihan dan penetapan tujuan-tujuan organisasi;
2) Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, papan, prosedur, metode, sistem,
anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
b. Sa'ud dan Makmun, Perencanaan Pendidikan : Suatu Pendekatan Komprehensif,
2006
Pendidikan merupakan upaya dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk
mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya.
c. Burhanuddin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan,
1994
Perencanaan pendidikan pada hakikatnya tidak lain daripada proses pemilihan yang
sistematis, analisis yang rasional mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana
melakukannya, siapa pelaksananya dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan lebih efektif dan efisien sehingga proses
pendidikan itu dapat memenuhi tuntutan / kebutuhan masyarakat.
Dari uraian tersebut, penulis simpulkan bahwa terdapat 4 aspek dalam perencanaan
pendidikan, yaitu :
1. Berhubungan dengan masa depan.
2. Seperangkat kegiatan
3. Proses yang sistematis
4. Tujuan tertentu
d. Warpani, Suwardjoko, Analisis Kota dan Daerah, 1984
Pada hakekatnya, pengertian mengenai penduduk lebih ditekankan pada komposisi
penduduk. Pengertian ini mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya meliputi
pengertian umur, jenis kelamin dan lain-lain, tetapi juga klasifikasi tenaga
kerja dan watak ekonomi, tingkat pendidikan, agama, ciri sosial, dan angka
statistik lainnya yang menyatakan distribusi frekuensi.
e. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
SDM berkualitas adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha
esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

1.6 Ruang Lingkup
1.6.1 Ruang lingkup substantif
Ruang lingkup substantif dalam penulisan ini adalah :
1.6.1.1 Analisa Kependudukan
A. Analisa jumlah dan pertumbuhan penduduk
B. Analisa kepadatan dan penyebaran penduduk
C. Analisa pergerakan penduduk
D. Analisa mata pencaharian penduduk
1.6.1.2 Analisa tingkat pendidikan
1.6.2 Ruang lingkup kewilayahan
Ruang lingkup kewilayahan dalam penulisan ini adalah seluruh wilayah
administrasi kabupaten Tegal yang terdiri atas 18 kecamatan.

BAB II
DATA DAN ANALISA


2.1 Analisa Kependudukan

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Sejak Tahun 2000 - 2006
dan Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2011


Analisa kependudukan di Kabupaten Tegal ditinjau berdasarkan pertumbuhan
penduduk, kepadatan penduduk, penyebaran, pergerakan dan komposisinya. Dalam
tahap selanjutnya dapat diperkirakan pertumbuhan penduduk untuk masa yang akan
datang. Dari hal ini nantinya dapat dipergunakan untuk menentukan jumlah
kebutuhan lahan maupun fasilitas sosial masyarakatnya.

Analisa kependudukan Kabupaten Tegal dapat diuraikan sebagai berikut:
2.1.1 Analisa Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan data yang terangkum pada Buku Kompilasi Data jumlah penduduk
Kabupaten Tegal Tahun 2000 sebesar 1.379.180 jiwa. Angka rata-rata laju
pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 5 tahun 1996 - 2000 adalah 2,88 % per
tahun dan berada di bawah rata-rata prosentase pertumbuhan penduduk Propinsi
Jawa Tengah yaitu sebesar 2,91 %. Angka ini selanjutnya digunakan untuk
memproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Tegal pada akhir tahun perencanaan (tahun
2012).
Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tegal dilakukan melalui analisis proyeksi
bunga berganda dengan menggunakan tahun rencana 2001yang diproyeksikan 10 tahun
yaitu sampai dengan tahun 2012. Pemilihan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten
Tegal didasarkan atas tinjauan matematika, karakteristik pertumbuhan penduduk
dan program Keluarga Berencana. Di samping itu arahan dan penjelasan dari Biro
Pusat Statistik Jawa Tengah bahwa perhitungan proyeksi jumlah penduduk umumnya
digunakan rumus bunga berganda.
Dengan pertimbangan-pertimbangan pertumbuhan tersebut di atas maka proyek jumlah
penduduk Kabupaten Tegal digunakan rumus bunga berganda yaitu :
Pn = Po(l + r)n, dimana :
Pn = Jumlah penduduk tahun proyeksi
Po = Jumlah penduduk tahun awal (tahun 2000 sebagai acuan)
r = Laju rata-rata pertumbuhan penduduk
n = Selisih tahun proyeksi dengan tahun awal
Selanjutnya dengan rumus perhitungan tersebut di atas, maka proyeksi jumlah
penduduk Kabupaten Tegal untuk masing-masing Kecamatan dapat ditunjukan pada
Tabel 1.



2.1.2 Analisa Kepadatan dan Penyebaran Penduduk
Tabel 2
Analisa Kepadatan Penduduk Sampai Tahun 2011
Kabupaten Tegal


Berdasarkan data yang terangkum pada Buku Kompilasi Data dapat diketahui bahwa
penyebaran penduduk di Kabupaten Tegal belum merata. Penyebaran penduduknya
masih terkonsentrasi di Kecamatan Adiwerna, Margasari, Pangkah dan Dukuhturi.
Secara umum dapat dilihat bahwa konsentrasi penyebaran penduduk dan pertumbuhan
yang pesat masih terpusat pada Kecamatan-kecamatan yang dilalui jalur-jalur
transportasi strategis, seperti Kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Margasari. Di
Kecamatan-kecamatan tersebut terjadi konsentrasi penduduk karena selain didukung
jalur transportasi yang strategis juga karena adanya kegiatan perekonomian yang
cukup tinggi dengan adanya kemudahan-kemudahan di daerah pusat pelayanan. Hal
ini dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang memadai.
Sehingga perlu diantisipasi untuk daerah-daerah yang berkepadatan rendah agar
tidak menimbulkan kesenjangan baik sosial, ekonomi maupun fisik. Laju
pertumbuhan penduduk rata-rata setiap tahunnya sebesar 2;88 % / tahun, sedangkan
kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal tahun 2000 sebesar 1.513 jiwa/km2 atau
jiwa/ha. Lihat Tabel 2.

2.1.3 Analisa Pergerakan Penduduk
Tabel 3
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tiap Kecamatan
di Kabupaten Tegal Tahun 1998


Pergerakan penduduk terutama dipengaruhi oleh keinginan penduduk dalam memenuhi
kebutuhannya, baik untuk bekerja, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hal ini
tentunya berpengaruh pula terhadap pola arus pergerakan barang-barang dan jasa.
Secara kualitatif, dapat dilihat pada Tabel 3. pergerakan penduduk di Kabupaten
Tegal dapat digambarkan sebagai berikut :
- Kecamatan Warureja, Suradadi dan Kramat yang merupakan daerah perbatasan di
pantura memasarkan hasil industri ke arah Jakarta - Semarang, di samping untuk
keperluan hidup ke kota Tegal.
- Kecamatan Margasari, Kedungbanteng dan Jatinegara penduduknya melakukan
pergerakan ke daerah sekitar yaitu Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dan
sekitarnya.
- Kecamatan Slawi, Adiwerna dan Dukuhturi mampu melayani sendiri dan bahkan
mempengaruhi daerah sekitarnya yaitu Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan Pangkah dan
Kecamatan Tarub, Kecamatan Talang, Kecamatan Lebaksiu.
- Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Bojong, lebih banyak
menyebar ke pusat kota Slawi, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang.
Jadi secara garis besar pergerakan penduduk di Kabupaten Tegal
terdapat di Kecamatan Slawi baru kemudian menyebar ke arah kota
Tegal (sampai ke arah barat), Pemalang (sampai ke arah Timur), Brebes
dan Banyumas (arah Selatan).

2.1.4 Analisa Mata Pencaharian Penduduk
1. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia
karena menyangkut dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan
kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan
masyarakat terhadap kemampuan individu.
Analisa penduduk menurut mata pencaharian berkaitan erat dengan jumlah usia
kerja dengan jumlah penduduk yang bekerja. Menurut data tahun 2000 jumlah
penduduk di Kabupaten Tegal yang bekerja adalah 605.715 orang sedangkan jumlah
penduduk usia kerja (15-59) di Kabupaten Tegal pada tahun 2000 adalah 541.181
orang. Dari sini dapat diketahui bahwa penduduk bukan usia produktif yang
bekerja, sejumlah 64.534. Sehingga di Kabupaten Tegal untuk penyediaan lapangan
kerja yang ada telah diserap sebesar 10,6 % oleh penduduk yang bukan usia
produktif. Struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kabupaten Tegal
garis besar terdiri :
1) Sektor pertanian
2) Sektor tanaman pangan jasa
3) Sektor perdagangan
4) Sektor lainnya
5) Sektor industri pengolahan
6) Sektor angkutan
Sedangkan struktur perekonomian menurut kontribusi PDRB adalah :
1) Sektor pertanian
2) Sektor perdagangan
3) Sektor industri
4) Sektor jasa
5) Sektor keuangan dan jasa perusahaan
6) Sektor angkutan dan komunikasi
Dari data di atas ternyata ada ketidaksesuaian antara struktur perekonomian dari
PDRB dengan struktur penduduk menurut mata pencaharian, sektor jasa pada PDRB
menempati urutan ke empat akan tetapi pada komposisi penduduk menurut mata
pencaharian menempati urutan ke dua sehingga dapat diartikan bahwa sumbangan
sektor jasa terhadap PDRB tidak dalam jumlah besar.
2. Angkatan Kerja
Dilihat menurut kegiatannya pada dasarnya penduduk yang sudah berumur 15 tahun
ke atas dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja
adalah penduduk yang bekerja dan yang sedang sekolah dan kegiatan lainnya
misalnya mengurus
rumah tangga.
Pertumbuhan angkatan kerja selama kurun waktu 1990 - 2000 di Kabupaten Tegal
menunjukkan angka 2.395 persen untuk laki-laki dan 4.668 persen untuk perempuan.
Dilihat dari angka tersebut ternyata pertumbuhan angkatan kerja perempuan lebih
tinggi dari pada laki-laki. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa di samping
pasar tenaga kerja perempuan semakin banyak, juga karena pergeseran sikap dari
perempuan sebagai hasil dari perjuangan emansipasi. Walaupun secara nominal
masih lebih banyak angkatan kerja laki-laki.
Tabel 4
Jumlah Angkatan Kerja Per Golongan
Umur Dan Pertumbuhannya


Perbandingan antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja serta
perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk di Kabupaten Tegal dapat
diamati pada Tabel 5.



Tabel 5
Perbandingan Penduduk Dengan Angkatan Kerja

Kedua indikator di alas dapat mencerminkan seberapa besarnya ketertiban penduduk
dalam kegiatan ekonomi, serta tingkat kesempatan kerja dapat diperoleh penduduk
baik daerah kota maupun pedesaan.
Dari tabel di atas tersebut dapat diamati kondisi penduduk bekerja terhadap
angkatan kerja maupun angkatan kerja terhadap jumlah penduduk dibedakan jenis
kelamin, domisili kota dan pedesaan.
3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan
Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu
ukuran melihat potensi ekonomi sektoral dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu
indikator tersebut juga bisa digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan struktur
perekonomian di suatu daerah.
Sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Tegal bekerja pada
lapangan usaha pertanian, kemudian sektor jasa, perdagangan sebesar lainnya,
sektor industri pengolahan, angkutan.
Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan
pekerja adalah status pekerjaan. Dan hasil Sensus penduduk 2000 penduduk usia 15
tahun ke atas yang bekerja 48,36 % dengan status pekerjaan sebagai buruh atau
karyawan, kemudian 28,48 % berstatus berusaha / bekerja sendiri. Pola yang sama
bila dilihat menurut jenis kelamin, hanya saja untuk status pekerja tidak
dibayar persentase pekerja perempuan lebih besar dan pada pekerja laki-laki.

2.1.5 Analisa Tingkat Pendidikan
Tabel 6
Banyaknya Penduduk Umur 15 Th Ke Atas
Menurut Status Pekerjaan Dan Jenis Kelamin

Tabel 7
Jumlah Pengangguran Dirinci Menurut Pendidikan
Di Kabupaten Tegal Tahun 2006



Tabel 8
Perbandingan Jumlah Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kabupaten Tegal Tahun 2000


Dalam analisa komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan ini akan dapat
diketahui jumlah penduduk yang menjadi penganggur dan sesuai dengan tingkat
pendidikan. Dari hasil analisa, diketahui bahwa penduduk dengan tingkat
pendidikan SD merupakan penduduk yang menganggur paling besar yaitu 91.254 jiwa.
Kemudian tingkat berikutnya adalah pendidikan SLTP, SLTA dan Akademi/Universitas
(linier dengan komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan). Jadi total
penduduk di Kabupaten Tegal yang menganggur adalah 28,69 %. Sedangkan prosentase
penganggur dari masing-masing tingkat pendidikan, terbesar adalah pada tingkat
pendidikan SLTA sebesar 75,35% dan SLTP sebesar 65 %. Hal ini terjadi,
dikarenakan pada tingkat pendidikan SLIP dan SLTA adalah awal dari usia
produktif bekerja, sehingga sebagian besar dan mereka lebih memilih mencari
pekerjaan daripada melanjutkan sekolah (karena alasan biaya, lebih efektif
bekerja daripada sekolah). Namun lapangan kerja yang tersedia sedikit.
Untuk tiap kecamatan, jumlah penganggur berpendidikan terbesar adalah di
Kecamatan Lebaksiu sebesar 19%. Sedangkan Kecamatan Adiwerna yang memiliki
jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Tegal, jumlah pengangguran yang
berpendidikan termasuk besar yaitu sebesar 21,9 %. Begitu pula Kecamatan Slawi
yang merupakan pusat pertumbuhan di Kabupaten legal, jumlah pengangguran
berpendidikan sebesar 22 %. Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas,
diperlukan penambahan/penciptaan lapangan kerja baru, penambahan dalam
persebaran fasilitas pendidikan terutama untuk tingkat ekonomi yang rendah.
Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 6 - Tabel 8.

PERENCANAAN PENDIDIKAN
Pertumbuhan penduduk suatu wilayah (kabupaten / kota) perlu diproyeksikan (contoh
: 5 tahun) ke depan sehingga dapat diproyeksikan pula jumlah kebutuhan fasilitas
/ prasarana pendidikan (5 tahun) ke depan. Penduduk Kabupaten Tegal
diproyeksikan pada tahun 2011 berjumlah 1.636.546 dan bila menggunakan indikator
sebagaimana pada SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378 / KPTS / 1987 tentang
Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia di mana :
- 1 SD melayani 1.600 penduduk
- 1 SLTP melayani 3 SD
- 1 SLTA melayani 3 SLTP atau 4.800 penduduk
Sehingga diperoleh proyeksi kebutuhan prasarana pendidikan (SD, SLTP, SLTA)
seperti berikut ini :












Tabel 9
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Tahun 2001 - 2011
Kabupaten Tegal

Bila dibanding kondisi sekarang maka :
1. Jumlah SD / MI = 970
Proyeksi 2011 = 962
Surplus = 8

2. Jumlah SMP / MTs = 139
Proyeksi 2011 = 321
Minus = 139

3. Jumlah SMA / MA / SMK = 70
Proyeksi 2011 = 107
Minus = 37

Dari data tersebut maka perlu penambahan fasilitas / prasarana pendidikan 5
tahun ke depan (2011). Diprioritaskan jenjang pendidikan SMP dalam rangka
penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
Dengan diketahui proyeksi kebutuhan fasilitas / prasarana pendidikan di masa
depan maka penduduk usia sekolah dapat menerima pelayanan pendidikan. Dengan
memperoleh pendidikan maka penduduk tersebut menjadi SDM berkualitas.




























BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan
1. Pertumbuhan penduduk perlu direspon oleh pemerintah (Pemerintah Kabupaten
Tegal) karena harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas umum, termasuk
fasilitas pendidikan.
2. Dengan mengetahui komposisi penduduk, diketahui pula prasarana pendidikan
yang perlu mendapat prioritas.
Contoh : Komposisi umur penduduk dari (0 - 4) tahun, (5 - 6) tahun dan (7 - 12)
tahun bergeser ke umur penduduk (13 - 15) dan (16 - 18) tahun maka prioritas
penyediaan prasarana pendidikan ke jenjang SMP dan SMA / SMK, diprioritaskan
jenjang pendidikan SMP karena program pemerintah dalam pengentasan wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun.
3. Jenjang pendidikan SMK lebih cocok untuk mengurangi tingkat pengangguran,
karena SMK diprogramkan memiliki keterampilan khusus dan sebagai tenaga kerja
siap pakai tingkat menengah yang terampil, terdidik, dan profesional serta mampu
mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


3.2 Saran-saran
1. Perlunya data kependudukan dan pendidikan selengkap mungkin yang valid dan
akuntabel sehingga dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan dapat tepat dan
sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Perlu koordinasi secara berkala agar data valid dan dapat dipertanggung
jawabkan antar instansi seperti :
a. BPS Kabupaten Tegal
b. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Tegal
c. Dinas P dan K Kabupaten Tegal
d. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Perlu anggaran yang cukup, karena memperoleh data yang valid memerlukan waktu,
tenaga dan biaya yang tidak sedikit.
BAB IV
PENUTUP


Penulisan tugas mata kuliah Pengembangan Sumber Daya (SDA, SDM, SDB Bidang
pendidikan) dengan tema "Perencanaan Pendidikan Yang Terintegrasi Dengan
Kebijakan Pembangunan Kependudukan Di Kabupaten Tegal" sedikit banyaknya
memberikan informasi betapa pentingnya kebijakan kependudukan harus terintegrasi
dengan kebijakan pendidikan sehingga diperoleh sumber daya manusia yang
berkualitas yang merupakan asset Kabupaten Tegal.
Tulisan / informasi yang disajikan penulis sangat singkat dan jauh dari sempurna
mengingat keterbatasan yang ada. Dengan kerendahan hati, penulis berharap
pembimbing dan pembaca yang budiman berkenan untuk memberikan masukan dan
kritikan yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini. Terima kasih.
















DAFTAR PUSTAKA


1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490 / U / 1992 tentang
Sekolah Menengah Kejuruan.
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378 / KPTS / 1987 tentang Pengesahan
33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia.
6. Burhanuddin, Analisis Administrasi Manajemen adn Kepemimpinan Pendidikan,
Bumi Aksara, 1994.
7. Nachrowi dan Suhandojo, Tiga Pilar Pengembangan Wilayah : Sumber Daya Alam,
Sumber Daya Manusia, dan Teknologi, BPPT, 2001.
8. Warpani. Sumardjoko, Analisis Kota dan Daerah, ITB, Bandung, 1984.
9. Vembrianto, Pengantar Perencanaan Pendidikan, Grasindo, 1993.
10. Sinulingga D Budi, Pembangunan Kota : Tinjauan Regional dan Lokal, Pustaka
Sinar Harapan, 2005.
11. Sa'ud, Makmun, Perencanaan Pendidikan : Suatu Pendekatan Komprehensif, PT.
Remaja Rosdakarya, 2006.
12. BPS Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2005.
13. Dinas P dan K Kabupaten Tegal, Statistik dan Profil Pendidikan Kabupaten
Tegal, 2004.
14. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Data Kependudukan Kabupaten Tegal,
2003.
15. Suara Merdeka, edisi 13 - 3 - 2007.

Salam kenal, Bapak/Mas. Untuk tabel hasil proyeksi fasilitas pendidikan ko' gak ada/gak keliatan......
Sekalian untuk rumus dalam memproyeksikan jumlah fasilitas pendidikan bagaimana?


Terima kasih

hehehehe maaf bang...
Kemaren langsung kopas dari MWord....
nanti diperbaiki lagi Insya Allah