![хХх::[Dunia Remaja Indonesia]::хХх](https://2img.net/s/t/18/71/21/i_logo.png){kind=logo}
TEORI ANGGARAN
Teori lain yang menerangkan mengenai penyediaan barang-barang publik
adalah teori alokasi barang-barang publik melalui anggaran (budget). Teori ini didasarkan pada suatu analisa dimana setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan system harga untuk barang-barang swasta (private goods).
Solusi teori ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Individu membayar harga yang sama untuk barang publik dan barang swasta. Setiap konsumen berada pada titik keseimbangan konsumen, yaitu dimana MRS sama dengan perbandingan harga kedua barang.
MRS = harga barang publik : harga barang swasta
2. Hasil analisis selaras dengan distribusi pendapatan, di mana individu A memperoleh penghasilan sebesar OM dan individu B memperoleh penghasilan sebesar ON.
3. Individu A memperoleh barang swasta sebesar MM0 dan individu B memperoleh barang swasta sebesar NL0.
Teori alokasi barang publik melalui anggaran merupakan suatu teori analisa penyediaan barang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan (reality) karena bertitik tolak pada distribusi pendapatan awal di antara individu-individu dalam masyarakat dan dapat digunakan untuk menentukan beban pajak di antara para konsumen untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Tetapi teori ini mempunyai kelemahan utama yaitu digunakannya kurva indiferens ebagai alat analisis yang baik dari segi teori akn tetapi kurang bermanfaat untuk aplikasi penggunaannya dalam kenyataan sehari-hari. Jadi dari uraian dalam Bab ini dapat diketahui bahwa semua analisis menggunakan kurva permintaan dan / atau kurva indiferens yang dalam pelaksanaannya tidak dapat diukur secara empiris. Oleh karena itu, teori ekonomi dianggap tidak mampu memecahkan masalah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang-barang swasta dan barang-barang publik secara empiris, dan pemecahannya harus dilaksanakan dengan proses pemungutan suara (voting) yang biasa dilakukan dalam proses politik. Walaupun demikian, pemungutan suara juga tidak dapat memberikan pemecahan yang sangat memuaskan, kecuali pada suatu masyarakat dimana preferensi mereka identik sehingga dapat tercapai hasil secara aklamasi.
Teori lain yang menerangkan mengenai penyediaan barang-barang publik
adalah teori alokasi barang-barang publik melalui anggaran (budget). Teori ini didasarkan pada suatu analisa dimana setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan system harga untuk barang-barang swasta (private goods).
Solusi teori ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Individu membayar harga yang sama untuk barang publik dan barang swasta. Setiap konsumen berada pada titik keseimbangan konsumen, yaitu dimana MRS sama dengan perbandingan harga kedua barang.
MRS = harga barang publik : harga barang swasta
2. Hasil analisis selaras dengan distribusi pendapatan, di mana individu A memperoleh penghasilan sebesar OM dan individu B memperoleh penghasilan sebesar ON.
3. Individu A memperoleh barang swasta sebesar MM0 dan individu B memperoleh barang swasta sebesar NL0.
Teori alokasi barang publik melalui anggaran merupakan suatu teori analisa penyediaan barang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan (reality) karena bertitik tolak pada distribusi pendapatan awal di antara individu-individu dalam masyarakat dan dapat digunakan untuk menentukan beban pajak di antara para konsumen untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Tetapi teori ini mempunyai kelemahan utama yaitu digunakannya kurva indiferens ebagai alat analisis yang baik dari segi teori akn tetapi kurang bermanfaat untuk aplikasi penggunaannya dalam kenyataan sehari-hari. Jadi dari uraian dalam Bab ini dapat diketahui bahwa semua analisis menggunakan kurva permintaan dan / atau kurva indiferens yang dalam pelaksanaannya tidak dapat diukur secara empiris. Oleh karena itu, teori ekonomi dianggap tidak mampu memecahkan masalah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang-barang swasta dan barang-barang publik secara empiris, dan pemecahannya harus dilaksanakan dengan proses pemungutan suara (voting) yang biasa dilakukan dalam proses politik. Walaupun demikian, pemungutan suara juga tidak dapat memberikan pemecahan yang sangat memuaskan, kecuali pada suatu masyarakat dimana preferensi mereka identik sehingga dapat tercapai hasil secara aklamasi.
